Ini Instruksi Presiden Jokowi Pada Ratas Soal Pertanian
By Admin
nusakini.com - Swasembada pangan sebagai harapan pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia masih terus diupayakan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengubah fokus anggaran Kementerian Pertanian untuk belanja sarana dan prasarana, yakni pada kisaran 60 persen sejak 2015. Bahkan Dalam RAPBN 2017 telah ditetapkan belanja sarana prasarana pertanian sebesar 70 persen dari total anggaran Kementerian Pertanian atau senilai Rp 16,6 triliun. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat terbatas mengenai peningkatan produksi pertanian di Kantor Presiden, Selasa, 6 Desember 2016.
Dalam pengantarnya, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa saat ini Indonesia memiliki lahan pertanian dengan luas 36,8 juta hektare namun belum sepenuhnya dimanfaatkan maksimal. Salah satu contohnya adalah luas lahan persawahan 8,1 juta hektare, “Baru 4,1 juta hektare yang dialiri irigasi. Itupun masih perlu dilakukan beberapa perbaikan dan normalisasi,” kata Presiden.
Presiden mengingatkan masih terdapat 4 juta hektare lahan persawahan yang belum terairi oleh irigasi. “Masih terdapat 5,2 juta hektare huma atau ladang dan 12,01 juta hektare tegal atau kebun seluas yang perlu dibuatkan kantong air, embung agar bisa menanam dua kali dalam setahun,” ujar Presiden.
Selain itu, masih terdapat sejumlah lahan tidur seluas 11,7 juta hektare yang juga diminta Presiden untuk dimanfaatkan. "Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus mengembangkan sumber-sumber air, seperti normalisasi sungai, memperbaiki saluran irigasi primer dan sekunder, serta membangun embung-embung. Dengan cara itu, kita akan bisa mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada serta dapat meningkatkan produksi pertanian agar swasembada pangan dapat tercapai," imbuhnya.
Presiden juga mengingatkan bahwa seiring dengan upaya peningkatan produksi pertanian tersebut, kebutuhan para petani dengan alat dan mesin pertanian (alsintan) juga akan semakin meningkat sejalan dengan optimalisasi dan pembukaan lahan-lahan pertanian tersebut.
"Saya minta dilakukan pengembangan alat mesin pertanian serta meningkatkan akses permodalan bagi petani melalui skema Kredit Usaha Rakyat," ujar Presiden.
Terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri, Presiden Joko Widodo yang mendapatkan informasi sampai dengan 31 Juli 2016 bahwa penyaluran untuk sektor pertanian dan kehutanan baru mencapai angka 15 persen. Sedangkan sebanyak 68,36 persen telah tersalurkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran. Oleh karenanya, ke depannya Presiden meminta peningkatan penyaluran KUR bagi sektor pertanian tersebut. “Dan tahun 2017 target alokasi KUR dipertahankan pada angka Rp. 100 triliun sampai Rp. 120 triliun,” ucap Presiden.
Menutup arahannya, Presiden minta dibuatkan skema khusus untuk alokasi Kredit Usaha Rakyat di sektor pertanian yang didasarkan pada karakteristik komoditas yang menjadi prioritas. “Karena saya lihat skema yang ada sekarang ini masih bersifat umum. Satu lagi, yang tidak kalah pentingnya, saya ingin agar koperasi-koperasi di desa-desa kembali digiatkan dan difokuskan untuk menyalurkan KUR bagi sektor pertanian," ujarnya.
Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.(p/mk)